Perkap Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Tata Kelola Polri
| Size | 1.551 kb |
| Tipe |
Perkap Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Polri
Perkap Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Polri
| Size | 1.393 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat berlakunya Peraturan Kapolri ini, daerah hukum Polda, Polres Metro, Polres Kota Besar, Polres Kota, Polres dan Polsek masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan.
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/616/XII/2009 tentang Panduan Implementasi Penetapan Daerah Hukum Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perkap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Polri
| Size | 543 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Dengan berlakunya peraturan ini:
seluruh istilah “LAKIP” yang terdapat pada Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya dibaca “LKIP” dan istilah “Penetapan Kinerja” dibaca “Perjanjian Kinerja”
Perkap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Di Lingkungan Polri
| Size | 802 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Dengan berlakunya peraturan :
Seluruh istilah “Penetapan Kinerja” yang terdapat pada Perkap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya dibaca “Perjanjian Kinerja”.
Perkap Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Polri
Perkap ini telah dicabut dengan adanya Perpol Nomor 13 tahun 2021
Untuk melihat peraturan yang berlaku pada Perkap Nomor 9 tahun 2021
Adapun detail tentang Perkap Nomor 15 tahun 2014 adalah di bawah ini :
| Size | 135 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/547/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Perkap Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Polri
| Size | 1.083 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku maka Surat Keputusan Kapolri No.
Pol.: Skep/4/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Polri,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keterangan :
Perkap ini berubah dengan adanya Perkap 07 tahun 2015
Silakan lihat di sini
Perkap Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Polri
| Size | 156 kb |
| Tipe | word |