Perkap Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan PNBP Pada Polri
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 767);
| Size | 3670 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Perkap ini merubah Perkap Nomor 1 tahun 2015
Perkap Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri
Perkap Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri
| Size | 258 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat peraturan ini mulai berlaku:
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/349/III/1996 tanggal 28 Maret 1996 tentang Penetapan Berlakunya Tongkat Komando di Lingkungan Polri;
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri;
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/582/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sebutan, Penggunaan Baret sebagai Tutup Kepala pada Pakaian Dinas Samapta Polri;
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/642/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pakaian Dinas Seragam Polri Bersifat Umum dan Khusus Pengamanan Objek Vital;
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/631/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri khususnya Penggunaan Tutup Kepala Baret bagi Polisi Perairan;
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/707/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri khususnya Penggunaan Tutup Kepala Baret bagi Polisi Udara;
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/781/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan Loreng bagi Personel Korbrimob Polri; dan
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keterangan :
Perkap ini berubah dengan adanya Perkap nomor 12 tahun 2016.
Namun Perkap ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Perpol Nomor 15 Tahun 2018.
Untuk peraturan terbaru tentang pakaian dinas pegawai negeri pada Polri atau seragam Polri ( gampol ) dapat dilihat di Perkap Nomor 6 tahun 2018.
Perkap Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri )/ Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) Untuk Kepentingan Bela Diri
Perkap Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri )/ Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) Untuk Kepentingan Bela Diri
| Size | 288 kb |
| ipe |
Keterangan :
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri khusus yang mengatur Senjata Api perorangan untuk Kepentingan Bela Diri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perkap Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Polri
| Size | 179 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Asisten Kapolri bidang Sarana dan Prasarana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Barang Persediaan di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perkap Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kriteria Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Menerima Tunjangan Khusus Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan
Perkap Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kriteria Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Menerima Tunjangan Khusus Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan
| Size | 132 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Untuk melihat Perkap 5 tahun 2013 silakan klik di sini
Perkap Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Polri
Perkap Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Polri
| Size | 173 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 tentang Pedoman Administrasi Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
Perkap Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri
Perkap Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri
| Size | 531 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang terkait dengan program
Diploma untuk lulusan Diktuk Bintara Polri dan program Doktor Ilmu
Kepolisian (S3) dilaksanakan setelah ada izin penyelenggaraan program
tersebut.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, seluruh frasa Wandiklat dalam
Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan
Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya dibaca
Wandikpol.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Sistem Pendidikan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.