Perpol Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang SOTK Mabes Polri
Size
1.201 kb
Tipe
pdf
Keterangan :
Perpol ini merubah Perkap Nomor 6 tahun 2017 khususnya Srena, Slog dan Divkum Polri.
Sebelumnya Perkap Nomor 6 tahun 2017 telah diubah terkait Struktur Organisasi Bareskrim, Densus 88 AT Polri dan Lemdiklat oleh Perpol Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang SOTK Pada Tingkat Mabes Polri
Perkap Nomor 6 Tahun 2017 telah dirubah ketiga kali terkait Struktur Organisasi Densus 88 AT Polri oleh Perpol Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang SOTK Pada Tingkat Mabes Polri.
Perpol Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Perubahan Tipe Satwil Polri
Size
770 kb
Tipe
pdf
Keterangan :
Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Perkap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 560),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perpol ini telah dirubah dengan Perpol Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Polri
Perkap Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Polri
Size
1.393 kb
Tipe
pdf
Keterangan :
Pada saat berlakunya Peraturan Kapolri ini, daerah hukum Polda, Polres Metro, Polres Kota Besar, Polres Kota, Polres dan Polsek masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan.
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/616/XII/2009 tentang Panduan Implementasi Penetapan Daerah Hukum Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perkap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Polri
Size
543 kb
Tipe
pdf
Keterangan :
Dengan berlakunya peraturan ini:
seluruh istilah “LAKIP” yang terdapat pada Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya dibaca “LKIP” dan istilah “Penetapan Kinerja” dibaca “Perjanjian Kinerja”
