sdm

Perkap Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri

Keterangan :

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/232/IV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/233/IV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DOWNLOAD LAMPIRAN PERKAP :

–   Lampiran Daftar Isi  ( size : 180 kb )

Keterangan :

Perkap ini telah diubah dengan adanya Perkap Nomor 5 tahun 2017

Silakan klik di sini

Perkap ini telah diubah kedua dengan adanya Perpol Nomor 11 tahun 2018

Silakan klik di sini

Perkap Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri

Keterangan :

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/349/III/1996 tanggal 28 Maret 1996 tentang Penetapan Berlakunya Tongkat Komando di Lingkungan Polri;
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri;
3. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/582/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sebutan, Penggunaan Baret sebagai Tutup Kepala pada Pakaian Dinas Samapta Polri;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/642/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pakaian Dinas Seragam Polri Bersifat Umum dan Khusus Pengamanan Objek Vital;
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/631/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri khususnya Penggunaan Tutup Kepala Baret bagi Polisi Perairan;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/707/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri khususnya Penggunaan Tutup Kepala Baret bagi Polisi Udara;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/781/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan Loreng bagi Personel Korbrimob Polri; dan
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keterangan : 

Perkap ini berubah dengan adanya Perkap nomor 12 tahun 2016.

Namun Perkap ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Perpol Nomor 15 Tahun 2018.

Untuk peraturan terbaru tentang pakaian dinas pegawai negeri pada Polri atau seragam Polri ( gampol ) dapat dilihat di Perkap Nomor 6 tahun 2018.

Perkap Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Polri

Keterangan :

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 tentang Pedoman Administrasi Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Perkap Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Dan Izin Di Lingkungan Polri

Keterangan :

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Cuti dan Izin di Lingkungan Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perkap Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri Pada Polri

Keterangan :

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku:

1. 1. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri; dan

1. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/46/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pokok-Pokok Tata Cara Pelaksanaan Dipertahankan Dalam Dinas Aktif bagi Anggota Polri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perkap ini telah dicabut dengan adanya Perpol Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Polri