Perkap Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri
| Size | 207 kb |
| Tipe |
Perkap Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri
Perkap Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri
| Size | 420 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat peraturan ini mulai berlaku:
- KeputusanKapolri No. Pol: Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Polri;
- Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Anggota Polri di Lingkungan Polri; dan
- KeputusanKapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin bagi Anggota Polri.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perkap Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri
Perkap Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri
| Size | 236 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku maka Perkap Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Perkap Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Polri
| Size | 242 kb |
| Tipe |
Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri
Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri
| Size | 318 kb |
| Tipe | word |
Keterangan :
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
DOWNLOAD LAMPIRAN PERKAP :
| Lampiran AB |
– mekanisme perlindungan hukum dan pertimbangan atasan dalam menjatuhkan putusan ( size : 55 kb )
| Lampiran CDE |
– format LI, LP, Surat Perintah Penutupan Pemeriksaan dan Penetapan Penutupan, Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan, Format Pelaksanaan dan Laporan Hasil Audit Investigasi ( size : 274 kb )
| Lampiran F |
– format surat-surat dan pelaksanaan pemeriksaaan saksi ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan ( size : 140 kb )
| Lampiran G |
– tujuan penghukuman ( size : 19 kb )
| Lampiran H-1 |
– kelengkapan tahapan dan putusan sidang serta format surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang ( size : 124 kb )
| Lampiran H-2 |
– putusan sidang KKEP ( size : 123 kb )
| Lampiran H-3 |
– format terkait tata cara sidang banding ( size : 94 kb )
| Lampiran IJK |
– pernyataan banding ( size : 90 kb )
Perkap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri
| Size | 197 kb |
| Tipe | word |
Keterangan :
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/723/IX/2004 tanggal 21 September 2004 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Perkap ini telah dicabut dengan adanya Perpol Nomor 9 tahun 2018
Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri
Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri
| Size | 249 kb |
| Tipe | word |
Keterangan :
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Untuk peraturan yang berlaku dapat dilihat pada Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri