Perpol Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Pada Polri
| Size | 287 kb |
| Tipe |
Perpol Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Pada Polri
Perkap Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Tata Kelola Polri
Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja ( SOTK ) POLDA
Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Tentang SOTK POLDA
| Size | 15.707 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat Perpol ini berlaku, Perkap Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda dicabut dan tidak berlaku lagi.
File ini telah beserta lampiran Perpol Nomor 14 Tahun 2018
Perpol Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Perubahan Tipe Satwil Polri
Perpol Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Perubahan Tipe Satwil Polri
| Size | 770 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Perkap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 560),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perpol ini telah dirubah dengan Perpol Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Polri
Perkap Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Polri
Perkap Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Polri
| Size | 1.393 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Pada saat berlakunya Peraturan Kapolri ini, daerah hukum Polda, Polres Metro, Polres Kota Besar, Polres Kota, Polres dan Polsek masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan.
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/616/XII/2009 tentang Panduan Implementasi Penetapan Daerah Hukum Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perkap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Polri
| Size | 543 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Dengan berlakunya peraturan ini:
seluruh istilah “LAKIP” yang terdapat pada Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya dibaca “LKIP” dan istilah “Penetapan Kinerja” dibaca “Perjanjian Kinerja”
Perkap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Di Lingkungan Polri
Perkap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Di Lingkungan Polri
| Size | 802 kb |
| Tipe |
Keterangan :
Dengan berlakunya peraturan :
Seluruh istilah “Penetapan Kinerja” yang terdapat pada Perkap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya dibaca “Perjanjian Kinerja”.